Kompolnas Terima 3.500 Aduan Pelanggaran Polisi, 30 % Tak Terbukti
Kamis, 04 Juni 2015|00:09:03 WIB
Jakarta (RR) - Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurachman menyatakan, selama tiga tahun terakhir ini pihaknya menerima 3.500 pengaduan dari masyarakat tentang kinerja Polri. Menurut dia, keluhan itu datang dari berbagai aspek termasuk dugaan korupsi yang dilakukan anggota polisi.
Hamidah menjelaskan, keluhan yang diterima Kompolnas di antaranya menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru.
“Keluhan masyarakat yang disampaikan Kompolnas harus diakui bahwa penyelesaian dari 3.500 ini memang tidak seluruhnya seperti apa yang diharapkan masyarakat,” kata Hamidah dalam perayaan HUT Kompolnas ke-10 di Jakarta, Rabu (3/6) semalam.
Namun demikian, dia menyatakan jika seluruh keluhan itu selalu ditindaklanjuti oleh pihaknya. “Dalam proses tersebut sifatnya melalui mekanisme dengan klarifikasi kita datang ke polda,” imbuhnya.
Dari seluruh keluhan dan laporan masyarakat itu, sebanyak 30 persen Kompolnas tidak menemukan bukti yang cukup untuk meneruskan dugaan pelanggaran anggota polisi itu ke tahap selanjutnya. “Dalam keluhan masyarakat kemudian kita klarifikasi kasus itu 30 persen keluhan dan saran masyarakat tidak terbukti,” tutur dia.
Hamidah juga mengeluhkan kewenangan yang dimiliki Kompolnas sangat terbatas dalam menindaklanjuti laporan masyakarakt. Kompolnas hanya bisa mengklarifikasi dugaan pelanggaran itu.
“Kewenangan sangat terbatas, kita hanya bisa klarifikasi menemukan adanya dugaan pelanggaran pejabat/anggota Polri, kemudian kita serahkan kembali ke mekanisme internal Polri untuk di tindaklanjuti dan sampai di situlah mungkin harapan masyarakat terhadap Kompolnas ini belum sepenuhnya seperti yang di harapkan,” tutupnya.(rr/mdc)
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
